Banyak cara untuk menyiasati agar pembagian BLSM tidak menimbulkan gejolak. Kita tahu bahwa pembagian BLSM kali ini memang sedikit amburadul. Ada yang tidak tepat sasaran, di desa tempat saya bekerja, orang yang sudah haji dan anak2nya menjadi PNS pun mendapat bagian dana BLSMtersebut. Sedangkan orang yang betul2 miskin, janda2 tua dan kelompok masyarakat yang hidupnya serba kekurangan malah tidak kebagian bantuan tersebut. Memang kita tidak bisa salahkan pemerintah. Namun seharusnya hal ini bisa dihindari dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah di desa dengan pemerintah pusat, serta refresh data lama dengan yang baru. Saat ini data sasaran yang digunakan oleh pemerintah pusat dalam pembagian BLSMini adalah bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten yang menurut kabar adalah data masyarakat miskin tahun 2011. Apakah hal ini sudah sesuai? Mengingat sekarang kita berada di tahun 2013. Sedangkan dalam perjalanannya dari 2011 sampai 2013 ini banyak sekali perubahan2 yang terjadi, semisal jumlah warga yang meninggal, jumlah warga yang lahir ataupun jumlah warga yang masuk dan keluar desa. Dalam kurun waktu tersebut, tentunya sudah tidak relevan lagi data yang di ambil dari BPS tersebut. Belum lagi jika petugas yang ditugaskan BPS bukan berasal dari desa tersebut, melainkan orang luar yang notabene tidak tahu apa2 tentang masyarakat di daerah tersebut. Apa jadinya denga data yang dikumpulkan tadi? Hal di atas merupakan segelintir masalah yang terjadi pada penetapan sasaran BLSM ini. Selanjutnya mari kita lihat pada pelaksanannya. Sudah barang tentu bisa kita pastikan bahwa pada pelaksanaanya banyak menimbulkan gejolak di masyarakat. Hanya sekedar mendengar kabar dari mulut ke mulut saja, orang2 sudah pada protes karna kuota atau jumlah penerima BLSM ini di pangkas lebih dari 50% dari jumlah penerima BLT beberapa tahun silam. Jika itu tepat sasaran, so what? Namun masalahnya adalah ketika sasarannya tidak tepat. Maka orang2 yang benar2 miskin pun banyak yang melayangkan protes. Pada tanggal 10 Juli 2013 kemaren, yaitu pada saat pembagian BLSM di kecamatan wilayah saya bekerja, ada hal unik yang terjadi dan menurut saya merupakan sebuah pemikiran yang cukup cerdas. Di beberapa desa, kepala desa membuat peraturan yang tegas namun fleksibel bagi masyarakatnya mengenai pembagian BLSMini. Jadi intinya semua penerima BLSM yang namanya tercantum dalam daftar, jumlah uangnya akan dipotong sebesar 100.000-150.000 (jadi penerima bantuan hanya mendapat 150.000-200.000/ KK miskin). Kemudian jumlah potongan uang tadi dikumpulkan menjadi satu dan dibagikan pada warga yang benar2 miskin yang namanya tidak tercantum dalam daftar penerima BLSM dari pemerintah tersebut. Sehingga semua warga miskin yang ada di desa tersebut mendapat bagian dana BLSM secara merata, meskipun jumlahnya tidak sebesar yang ditetapkan oleh pemerintah. Sontak ide “gila dan beresiko” ini mendapat tepuk tangan dari beberapa warga yang hadir dibalai desa tersebut. Dan kegembiraan pun terpancar diraut wajah seluruh warga desa.Shafa's...
0 Comments:
Posting Komentar